TANAM PAKSA DI BANYUMAS

 

Penulis             : Dr. Tanto Sukardi, M.Hum.

Editor              : Drs Suwarno, M.Si.

Desain Cover  : Marjeck

Penerbit           : Pustaka Pelajar

Cetakan I        : Oktober 2014

ISBN               : 978-602-229-380-4

            Penulis di dalam buku ini berusaha menuangkan pemikiran tentang pelaksanaan Sistem Tanam Paksa (1830-1870) dan dampaknya sampai periode-periode sesudahnya di Karesidenan Banyumas. Peristiwa sejarah yang terjadi pada zaman kolonial Belanda itu telah banyak membawa akibat buruk bagi penduduk di daerah tersebut, terutama penduduk didaerah pedesaan.

            Seperti diketahui, demi kelancaran pelaksanaan penyerahan wajib, maka pihak kolonial menempuh jalan untuk melibatkan berbagai unsur, terutama birokrasi pemerintahan, para kepala (pemimpin) tradisional, organisasi desa, tenaga kerja penduduk, tanah pertanian, dan modal para pengusaha Barat dan modal mereka hanya diberi peran dalam pabrik-pabrik, bukan dalam sektor perkebunan. Hal ini sesuai dengan tekad kolonial untuk menyiapkan bahan mentah bagi para pengusaha pabrik. Organisasi pelaksanaan sistem tanam paksa disusun begitu rapi, sehingga usaha untuk memproduksi komoditi ekspor dapat dicapai secara maksimal. Bagi masyarakat, sistem itu tidak mengandung usaha-usaha pembaharuan, tetapi justru memberi tekanan yang semakin berat kepada mereka.

Selama masa sistem tanam paksa berlangsung, penggunann lahan perkebunan dan tenaga kerja dibebankan kepada penduduk yang dikembangkan sejalan dengan cara-cara tradisional. Untuk memperoleh keberhasilan dalam penggunaan lahan perkebunan dan tenaga kerja paksa, pihak kolonial harus bekerja sama dengan para kepala pribumi. Bahkan untuk memperlancar Sistem Tanam Paksa itu, pihak kolonial tidak menghapus organisasi tradisional pribumi. Sejak awal kekuasaan kolonial, bentuk organisasi pemerintahan di tingkat desa tetap dipertahankan, bahkan dilibatkan secara lebih intensif dalam sistem tanam paksa tersebut. Dengan demikian, baik ikatan desa maupun ikatan feodal tetap berkembang dalam masyarakat pedesaan Banyumas. Ikatan desa membentuk masyarakat pedesaan bersifat komunal, sedangkan ikatan feodal dapat membentuk hubungan vertikal antara kelompok masyarakat petani dengan kelompok elit yang ada di atasnya. Secara harmonis, hal ini membawa dampak lebih jauh bagi kehidupan masyarakat di daerah itu. Masyarakat pedesaan yang masih tradisional itu mengalami kegoncangan, karena nilai-nilai yang ada didalamnyatengah berada dalam suasanan kritis.

Dalam prakteknya, Sistem Tanam Paksa yang dilaksanakan itu, banyak membutuhkan lahan pertanian dan tenaga kerja yang diambil dari penduduk. Lebih-lebih untuk tanam paksa tebu, disamping menggunakan lahan sawah dengan pengairan yang ketat secara terus menerus juga memerlukan tenaga kerja yang banyak jumlahnya. Mereka dipekerjakan sejak penanaman sampai masa panen tebu, bahkan sampai musim produksi gula. Penderitaan rakyat semakin parah, mengingat tanah pertanian yang digunakan untuk perkebunan berlaku untuk jangka panjang, sehingga produksi pangan menjadi semakin berkurang. Hal semacam itu berdampak bagi munculnya penderitaan penduduk berupa kemiskinan, bencana kelaparan, dan merebaknya wabah penyakit. Dampak lebih jauh dari kondisi semacam itu adalah reaksi penduduk yang berupa berkembangnya sikap anti kolonial dalam bentuk perlawanan sebagai bentuk protes sosial terhadap ketidakadilan.

Share this post